Famudin. S.I.K**, KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN BERBASIS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM POLDA GORONTALO. Tujuan dilakukan dari penulisan tesis ini adalah bukan hanya mengakomodasi respon dari masyarakat terhadap peningkatan kualitas penyelidikan dan penyidikan berbasis konvesional, akan tetapi juga peningkatan kualitas penyelidikan dan penyidikan berbasis digital yaitu dengan pendekatan alat bukti elektronik dengan mengakomodir nilai – nilai prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan atau yang disingkat dengan Presisi Polri dalam mewujudkan transformasi penegakan hukum Polri 4.0 di wilayah hukum Polda Gorontalo. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menjelaskan dan menggambarkan kondisi yang sebelumnya dan kondisi seharusnya di wilayah hukum Polda Gorontalo. Hasil pembahasan menyatakan bahwa kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan berbasis alat bukti elektronik di wilayah hukum Polda Gorontalo menuai beragam reaksi positif lintas sektoral seperti masyarakat, ahli hukum, pemerhati keadilan perlindungan saksi dan korban, khususnya para personil Polda Gorontalo. Mengingat dinamisnya citra Polri di era sekarang, maka urgensitas peningkatan kualitas kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan berbasis alat bukti elektronik berbasis humanis benar – benar dapat diketahui, jika sudah melalui beberapa isu - isu strategis. Dimulai dengan sejauh apa produk hukum bisa mengakomodir kewenangan kepolisian dalam meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan berbasis alat bukti elektronik di wilayah hukum Polda Gorontalo, sejauh apa implementasi akan kewenangan kepolisian dalam meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan berbasis alat bukti elektronik di wilayah hukum Polda Gorontalo, serta sejauh apa hambatan - hambatan kepolisian dalam meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan berbasis alat bukti elektronik di wilayah hukum Polda Gorontalo. Adapun potensi kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan sangat besar. baik dari perintah undang - undang kepolisian No. 2 tahun 2002 maupun undang – undang terkait yang dibungkus dalam tugas pokok dan fungsi Polri guna mewujudkan transformasi akan penanggulangan kejahatan yang humanis Polri berbasis 4.0 di wilayah hukum Polda Gorontalo. Kata Kunci : Polisi, Penyelidikan, Penyidikan, Bukti, Elektronik, Gorontalo