Tenaga kesehatan di Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Namun, dalam menjalankan tugasnya tenaga kesehatan sering kali menghadapi risiko hukum akibat kurangnya pemahaman tentang regulasi, serta minimnya pendampingan hukum yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menjamin perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif untuk menggambarkan suatu fenomena, gejala atau keadaan. Informan kunci kepala bagian hukum pemerintah daerah, informan biasa kepala tata usaha Puskesmas Kabila, dan informan pendukung dua orang tenaga kesehatan. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kabila. Waktu penelitian pada bulan November-Desember 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum tenaga kesehatan telah di atur melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan kebijakan dari Dinas Kesehatan. Pendampingan hukum bagi tenaga kesehatan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, tetapi akses bagi tenaga kesehatan non-ASN masih terbatas. Kesadaran hukum tenaga kesehatan masih perlu di tingkatkan melalui pelatihan yang lebih efektif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Pemerintah Kabupeten.