SUMARNI, NIM 1011419111, Analisis Pasal 47 Huruf (C) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Danau Limboto. Nirwan Junus. S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Julius T. Mandjo, S.H.,M.H selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2023. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Danau Limboto diharapkan mampu menjadi acuan dalam mewujudkan kawasan Danau Limboto menjadi kawasan yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi, sosial budaya, serta memiliki daya dukung dalam pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berinovasi. Namun, tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila diiringi dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dilakukan demi menegakkan peraturan daerah yang berlaku, serta daya ikat dari peraturan daerah tentang tata ruang sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam upaya penegakan peraturan daerah tata ruang di wilayah Danau Limboto. Keberlangsungan pembangunan di wilayah sempadan yang merupakan bentuk ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingganya diperlukan upaya hukum dengan mneggunakan instrumen penerapan sanksi baik administrasi, pidana, dan perdata. Kata Kunci : Danau Limboto, Perda Tata Ruang, Penegakan Hukum